Tren Artis Bertarung di Pilkada

Tren Artis Bertarung di Pilkada

FENOMENA artis terjun di perebutan kursi gubernur dan bupati makin menarik. Para selebriti yang terjun dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) rata-rata kalangan generasi tua (senior), seperti Marissa Haque, Rano Karno dan Dewi Yull.

Aktor kawakan Anwar Fuadi malah pernah "nekad" mencalonkan diri jadi presiden. Sementara model top Ratih Sanggarwati pernah dipinang jadi calon Bupati Ngawi, Jawa Timur.

Namun Ratih mengurungkan niat, karena dilarang sang suami. Mengapa artis makin tergoda berpolitik? Indikasi mereka sudah tak laku di 'habitatnya'?

Bila menyusuri kawasan Tangerang, jangan heran melihat begitu banyak poster besar wajah Rano Karno terpampang di di sejumlah tempat.

Rano mejeng dengan posisi berdiri menyamping, kepala menoleh ke kamera, dan menyunggingkan senyum. Rano tampak tampan dan berwibawa dengan busana Muslim lengkap dengan kopiahnya. Namun jangan salah, itu bukan poster film terbaru Rano.

Itu adalah poster bintang sinetron Si Doel yang berkampanye untuk mengegolkan diri merebut menjadi Wakil Bupati (Wabup) Tangerang mendampingi calon Bupati Ismeth Iskandar (saat ini menjabat bupati).

Rano juga yang aktor top 1980-an itu memang terbilang nekad. Gagal masuk dalam bursa Gubernur DKI Jakarta, membuat dia berbalik arah mengincar kursi wabup.

Namun Rano bukan selebriti pertama yang meramaikan pilkada. Sebelumnya, aktris cantik Marissa Haque sempat meramaikan Pilkada Provinsi Banten.

Sayang, istri rocker Ikang Fawzi ini dikalahkan oleh calon incumbent, Ratu Atut Chosiyah. Uniknya, gagal di Jakarta, Marissa sempat berebut kursi calon Wabup Tangerang, yang akhirnya jatuh ke tangan Rano.

Dibujuk Parpol

Pengamat politik Muhammad Qodari menyebutkan, fenomena artis-artis terjun ke pilkada memang menarik untuk dicermati.

Dia melihat artis melenggang ke pilkada awalnya bukan niatan sang artis sendiri, namun bujukan dan rayuan partai-partai politik (parpol). Artis menjadi sasaran rayuan, karena popularitas selebriti sangat layak dijual.

"Berbagai survei membuktikan, untuk memenangkan pilkada itu popularitas nomor satu. Misi dan visi itu menjadi nomor sekian. Itu sebabnya, artis-artis banyak didekati parpol untuk menjadi jago mereka," kata Muhammad Qodari kepada Persda Network, Sabtu (10/11).

Qodari yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer itu menuturkan, dia percaya sebenarnya parpol-parpol itu memiliki segudang jago yang intelek, berpengalaman, integritasnya baik, dll.

Namun sangat sedikit dari kader mereka yang benar-benar ngetop. Karena itu, dengan menjagokan artis, parpol-parpol tak perlu capek-capek mempopulerkan terlebih dahulu jagoannya.

Namun yang dia sesalkan, aspek kualitas menjadi dinomorsekiankan oleh parpol. "Karena pragmatisnya, parpol cenderung mengabaikan bobot kepemimpinan jagoannya," kata Qodari tanpa bermaksud menyepelekan kualitas kepemimpinan artis.

Sejauh ini belum ada artis yang mencatat sejarah menang pilkada. Penyanyi kawakan Dewi Yull bahkan sudah tersandung dalam proses penjaringan calon Wali Kota Cirebon.

Sedangkan Ratih Sanggarwati yang mengaku tertarik tawaran menjadi calon Bupati Ngaw, ternyata tak direstui sang suami.

Di Tangerang, Rano menghadapi pesaing kuat yang sama-sama artis, yakni Airin Rachmi Diany. Airin yang cantik rupawan pernah terpilih sebagai Putri Pariwisata di ajang Pemilihan Putri Indonesia.

Menghadapi Rano Karno, Airin dipasangkan dengan Jazuli Juwaini dari PKS.

Jual Tampang

Sementara pengamat politik Sukardi Rinakit menuturkan, selain popularitas, artis banyak dijual dalam pilkada karena faktor tampang yang rata-rata good looking (sedap dipandang).

"Tipe pemilih Indonesia itu melodramatik. Mudah hanyut kalau disodori calon-calon yang bertampang cool, menyejukkan dan mengayomi," kata Sukardi.

Selain nimbrung dalam berbagai pilkada, artis juga makin merangsek ke profesi politisi. Aktor Adjie Massaid, Angelina Sondakh, pelawak Komar, kini sudah duduk manis sebagai di kursi anggota DPR.

Model Wanda Hamidah dan aktor Dede Yusuf kini aktif berpolitik melalui Partai Amanat Nasional (PAN).

Dari Tribun Timur Online

Minggu, 11-11-2007

Calon Independen

Artikel :.

Calon Independen Versus Partai Politik

Opini

Lagi, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat kejutan. Kali ini enam hakim konstitusi membuka kesempatan bagi calon independen untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah melalui putusan MK atas

hasil uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diajukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Ranggalawe.

Dalam siaran pers, MK menyatakan pasal-pasal yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam undang-undang tersebut, antara lain, Pasal 56 ayat 2, yang berbunyi, "Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh partai politik atau gabungan partai

politik"; Pasal 59 ayat 1 sepanjang mengenai frase "yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik"; Pasal 59 ayat 2 sepanjang mengenai frase "sebagaimana dimaksud pada ayat 1"; Pasal 59 ayat 3 sepanjang mengenai frase "partai politik atau gabungan partai politik wajib", frase "yang seluas-luasnya" , dan frase "dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud".

Pasal-pasal tersebut, menurut Ranggalawe, hanya memberikan hak kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan/ mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah serta sama sekali menutup peluang pasangan calon independen. Ranggalawe juga mengaitkan dengan dibolehkannya calon independen di daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 67 ayat 1 huruf d UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [UU Pemerintahan Aceh]).

Ini bukan keputusan pertama dari mahkamah yang bertugas menguji aturan perundang-undangan. Pada 21 Desember 2004, MK memutuskan penerbitan peraturan presiden soal kenaikan harga bahan bakar minyak dengan menggunakan referensi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan menggunakan mekanisme pasar, bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945. MK menyatakan kandungan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengalami perubahan, termasuk norma yang berkaitan dengan penetapan harga bahan bakar minyak.

Pada 22 Maret 2006, MK mengabulkan gugatan Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, dan Yayasan Nurani Dunia soal anggaran pendidikan minimal 20 persen. Pemerintah diwajibkan mematuhi amanat UUD 1945 soal alokasi anggaran pendidikan ini.

Ada beragam tanggapan atas keputusan yang menghebohkan jagat perpolitikan nasional ini. Mereka umumnya terbelah dua, pro dan kontra. Kebanyakan para penggiat partai politik memandang sinis keputusan ini. Pasalnya, hak monopoli pengajuan calon pejabat politik dari pusat sampai daerah, yang selama ini mereka genggam, ikut

terkoyak.

Para politikus formal ini yakin terhadap salah satu argumentasi akademik yang menyatakan bahwa institusionalisasi politik menjadi syarat mutlak dalam membangun sistem politik yang demokratis.

Institusi yang dimaksud adalah partai politik. Sesuai dengan kodratnya, lembaga ini adalah organisasi yang menghasilkan politikus untuk kemudian memproduksi kebijakan-kebijakan politis sesuai dengan landasan idiil yang diamanatkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Kekukuhan keyakinan ini dibuktikan dengan

pengakuan konstitusi negara. Atas dasar ini pula, cibiran atas amar putusan MK mereka sampaikan.

Namun, sebaliknya, orang-orang yang tak banyak terlibat dalam dunia kepartaian tapi melek politik justru menganggap keputusan ini adalah bukti bahwa demokrasi berjalan dalam sistem politik Indonesia. Model presidensial tidak steril dari calon pemimpin politik nonpartai.

Bahkan Amerika Serikat, dengan pelaksanaan model yang sama, mengakui calon independen ini. Artinya, ijtihad politik kekinian tidak mengharamkan mekanisme pencalonan pejabat politik tingkat daerah.

Selain itu, alasan nonyuridis menjadi pemicu munculnya kegembiraan atas putusan MK itu. Kristalisasi kekecewaan atas perilaku politikus

partai yang sering dicap tak beretika menjadi penyulutnya. Salah satu kasus terbaru yang dianggap menjadi aib politik adalah soal mahar yang ditarifkan kepada para pelamar calon kepala daerah oleh partai politik.

Meski realitas partai politik dianggap buram, dan di sisi lain para penggiat partai politik sendiri menganggap keputusan MK sebagai biang gembosnya organisasi yang susah-payah mereka dirikan, saya melihat justru buah gugatan Lalu Ranggalawe ini merupakan harapan dan tantangan. Kawan-kawan sesama penggiat partai politik mestinya tidak

reaksioner terhadap putusan tersebut. Apalagi jika secara emosional malah ingin mengebiri kewenangan MK. Saya menganggap bahwa ini momentum terbaik agar orang-orang partai politik memulihkan citra diri dan organisasinya yang sudah dinilai karut-marut.

Harus diakui, salah satu persoalan mendasar akibat monopoli peran partai politik adalah membuat kader-kadernya, yang diproyeksikan menjadi politikus tangguh dan peka terhadap keinginan rakyat, tidak berkembang. Secara kodrati, sistem pengkaderan seharusnya mampu mencetak calon-calon pemimpin. Kenyataannya, elite partai lebih

memilih nonkader untuk bertarung memperebutkan jabatan politik. Sialnya, individu yang secara urut kacang mengikuti pengkaderan itu justru terjebak menjadi calo-calo politik.

Kondisi ini berlangsung selama bertahun-tahun. Korupsi, suap, manipulasi, dan praktek kotor lainnya muncul akibat mekanisme monopoli tersebut. Rangkaian persoalan ini kemudian menjadi rantai lingkaran setan yang harus segara diputus. Saya yakin, jika mekanisme calon independen ini sudah berjalan, dan masyarakat lebih menginginkan

kandidat pemimpin politik di luar partai, seperti hasil survei LSI, partai politik akan lebih termotivasi untuk membangun citra baik.

Selain itu, kawan-kawan di partai politik harus melihat pengalaman di Amerika Serikat, yang membuktikan bahwa calon independen belum tentu

meraih hati masyarakat. Hanya George Washington yang sukses sebagai calon independen dan didapuk sebagai Presiden Amerika Serikat. Artinya, harapan besar masyarakat yang menyambut baik dibukanya keran calon independen masih harus diuji terlebih dulu.

Kita masih harus menunggu mekanisme teknis calon independen ini. Ketua DPR Agung Laksono memperkirakan revisi terbatas terhadap UU Nomor 32

Tahun 2004 baru akan rampung awal 2008. Saya berharap, jika mekanisme pemilihan pemimpin dibuat secara kompetitif, mimpi akan munculnya

pemimpin yang baik untuk negeri besar ini akan mendekati kenyataan.

Semoga.

Penulis: Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional DPR

Koran Tempo - Selasa, 07 Agustus 2007