| No | Tanggal | No. Perkara | Pokok Perkara | Pemohon | Lihat Video |
| 1 | 04-01-2010 | 26/PUU-VII/2009 | Pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden | Sri Sudarjo, S.Pd, S.H. |  |
| 2 | 23-12-2009 | 25/PUU-VII/2009 | Pengujian Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara | Tedjo Bawono | |
| 3 | 15-12-2009 | 24/PUU-VII/2009 | Pengujian Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 50, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 3 ayat (1), dan (2) huruf d, Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12 huruf e, Pasal 13 huruf i, Pasal 23 ayat (2) dan (3) , Pasal 34 ayat (3) dan (4), Pasal 40 ayat (5), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, pasal 48 ayat (7) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) huruf a s.d. f, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dan Pasal 172 s.d. Pasal 201 sepanjang mengenai ???????hasil penghitungan suara terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah dan penghitungan sisa surat suara bagi pemilih yang tidak hadir dalam Pemilu terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1) s.d ayat (6), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28 F, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28J UUD Tahun 1945 | Independen Revolusi-45 diwakili oleh Zulfikar selaku administrator Partai, dll Kuasa Hukum : Sugito, S.H., dkk | |
| 4 | 14-12-2009 | 23/PUU-VII/2009 | Pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi | Yayasan LBH Apik Jakarta, dll Kuasa Hukum : Sri Nurherwati, S.H., dkk | |
| 5 | 10-12-2009 | 22/PUU-VII/2009 | Pengujian Pasal 58 huruf o dan Penjelasan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah | Pror. Dr. drg. I Gede Winasa Kuasa Hukum : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H | |
| 6 | 03-12-2009 | 21/PUU-VII/2009 | Pengujian Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan | Yura Pratama Yudhistira, dkk Kuasa Hukum : Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., dkk. | |
| 7 | 01-12-2009 | 20/PUU-VII/2009 | Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) yang diwakili oleh Jeffrey Mulyono (Ketua Umum APBI) dan Supriatna Suhala (Direktur Eksekutif APBI) Kuasa Hukum : Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum, dkk. | |
| 8 | 24-11-2009 | 19/PUU-VII/2009 | Pengujian Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Kurator-Kurator yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM Kuasa Hukum : Tafrizal Hasan Gewang, S.H., M.H dan Royandi Haikal, S.H., M.H. | |
| 9 | 23-11-2009 | 18/PUU-VII/2009 | Pengujian Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Propinsi Papua Barat | Sadrak Moso (Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat Distrik Aitinyo, dkk Kuasa Hukum : Ropaun Rambe, S.H., dkk | |
| 10 | 20-11-2009 | 17/PUU-VII/2009 | | | |
| 11 | 18-11-2009 | 16/PUU-VII/2009 | | | |
| 12 | 08-06-2009 | 15/PUU-VII/2009 | Pengujian Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Sunardi | |
| 13 | 08-06-2009 | 13/PUU-VII/2009 | Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD Tahun 1945 | Y. Noto Sugiatmo Simohartono | |
| 14 | 08-06-2009 | 12/PUU-VII/2009 | Pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan | Philipus P. Soekirno | |
| 15 | 08-06-2009 | 11/PUU-VII/2009 | Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Sisdiknas dan Badan Hukum Pendidikan (BHP) | Pemohon: Aep Saepudin, dkk Kuasa Hukum: Emir Zullarwan Pohan, S.H.,dkk | |
|
Download |
